Anggota Komisi IX DPR RI Elva Hartati. Foto: Nadya/jk

Anggota Komisi IX DPR RI Elva Hartati menyoroti minimnya tenaga instruktur dan kualitas di sebagian Balai Latihan Kerja (BLK) beberapa wilayah Indonesia. Menurutnya, dalam 1 BLK hanya ada 1 sampai 2 instruktur, dengan kualitas yang sangat jauh dengan kemajuan zaman saat ini. Para instruktur yang ada saat ini adalah hasil dari pelatihan puluhan tahun lalu, sehingga ia mengusulkan perlu adanya pelatihan kembali bagi para instruktur, sesuai dengan modernisasi pendidikan yang ada saat ini.

“Saya sering ke BLK dimana saja, terutama di dapil saya. Masak BLK pelatihan montir, menggunakan mobil zaman dahulu ketika saya masih kecil. Terus latihan menjahit, dulu mesin jahitnya pakai kaki, sekarang kan mesin jahitnya pakai travo, pakai listrik. Semuanya modern,” ungkap Elva usai pertemuan antara Tim Kunjungan Kerja Spesifik Komisi IX DPR RI dengan jajaran Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) Provinsi Jawa Timur, di ruang rapat Disnakertrans Jatim, Surabaya, Jumat (28/9/2018).

Di sisi lain, legislator PDI-Perjuangan dan dapil Bengkulu itu juga menyoroti calon peserta pelatihan dan format pelatihan yang belum ada pada BLK Komunitas Berbasis Pesantren di Jatim. Menurutnya, jika tidak ada format yang jelas, maka BLK Komunitas Berbasis Pesantren tidak akan efektif. Harus ada kejelasan mengenai tingkatan tamatan pesantren yang akan mendapat pelatihan di BLK Komunitas Berbasis Pesantren.

“Tamatan SMA oke, tapi kan pesantren itu mereka masih belajar. Setelah tamat atau selesai dari pesantren, mungkin lulus SMA itu sudah selesai, baru bisa diadakan pelatihan. Kalau tamatannya masih tamatan yang belum memenuhi persyaratan, tidak efektif juga kita mengadakan BLK Komunitas Berbasis Pesantren ini,” tandas Wakil Ketua Badan Urusan Rumah Tangga (BURT) DPR RI ini.

Sementara itu, Anggota Komisi IX DPR RI Ayub Khan berharap kepada BLK Komunitas Berbasis Pesantren, yang pada tahun 2019 mendatang akan mendapatkan tambahan BLK sekitar 1000, agar benar-benar dimaksimalkan secara baik. Utamanya terkait dengan kendala peremajaan peralatan pelatihan, kualitas instruktur, dan juga masalah pembangunannya.

Menurut Ayub, 1000 BLK Komunitas Berbasis Pesantren yang nantinya akan dibangun pada tahun 2019 dapat sesuai dengan tujuan dari Kemenaker untuk dapat menciptakan lapangan kerja, dan sekaligus memberikan pembekalan terhadap para tenaga kerja Indonesia. Khususnya kepada lulusan pondok pesantren, agar mereka memiliki keterampilan yang nantinya dapat bermanfaat bagi masa depannya.

Legislator Partai Demokrat itu juga memaparkan ada 4 pelatihan yang diadakan di BLK Komunitas Berbasis Pesantren yang ada saat ini, dan ke depannya akan ditambah sesuai dengan potensi daerahnya masing-masing. “Kalau jenisnya sementara ada 4 yaitu menjahit, IT, montir bengkel, dan las, tapi nanti untuk yang 1000 BLK tambahan pada 2019 itu nantinya akan ditambah sesuai dengan kebutuhan di daerahnya dengan potensi yang ada,” tutup legislator dapil Jawa Timur IV ini. (ndy/sf)